Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan

    • menetapkan Dokumen Pengadaan

    • menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran

    • mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan di portal Pengadaan Nasional

    • menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi

      melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk

Khusus untuk Kelompok Kerja ULP :

  • menjawab sanggahan

  • menetapkan pemenang pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

  • menetapkan pemenang seleksi jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10 Milyar

  • menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemiihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen

  • menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa

  • membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan